Tindakan hukum yang dapat dilakukan terhadap pelaku kejahatan merupakan hal yang penting untuk memastikan bahwa keadilan ditegakkan. Menurut pakar hukum pidana, Prof. Dr. Soekarno, tindakan hukum terhadap pelaku kejahatan harus dilakukan dengan tegas dan adil.
Salah satu tindakan hukum yang dapat dilakukan terhadap pelaku kejahatan adalah penahanan. Menurut UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, penahanan dapat dilakukan terhadap pelaku kejahatan untuk memastikan bahwa proses hukum berjalan dengan lancar. “Penahanan merupakan langkah penting untuk mencegah pelaku kejahatan melarikan diri atau mengulangi perbuatannya,” ujar Prof. Dr. Soekarno.
Selain penahanan, tindakan hukum lain yang dapat dilakukan terhadap pelaku kejahatan adalah penuntutan. Menurut UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, penuntutan dilakukan oleh jaksa untuk membuktikan bahwa pelaku kejahatan bersalah dan layak dihukum. “Penuntutan merupakan langkah penting dalam upaya menegakkan hukum dan keadilan di masyarakat,” kata Prof. Dr. Soekarno.
Selain itu, tindakan hukum juga dapat berupa hukuman pidana yang diberikan kepada pelaku kejahatan. Menurut UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, hukuman pidana dapat berupa denda atau kurungan penjara. “Hukuman pidana harus sesuai dengan beratnya tindak kejahatan yang dilakukan oleh pelaku,” ujar Prof. Dr. Soekarno.
Dalam kasus-kasus kejahatan yang melibatkan pelaku yang masih di bawah umur, tindakan hukum yang dapat dilakukan adalah pembinaan. Menurut UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pembinaan dilakukan untuk mendidik dan membimbing pelaku kejahatan agar tidak mengulangi perbuatannya. “Pembinaan merupakan upaya preventif yang penting dalam menangani masalah kejahatan di kalangan anak-anak,” kata Prof. Dr. Soekarno.
Dengan demikian, tindakan hukum yang dapat dilakukan terhadap pelaku kejahatan sangatlah penting dalam upaya menegakkan hukum dan keadilan di masyarakat. Menurut Prof. Dr. Soekarno, “Keadilan harus menjadi landasan utama dalam menangani kasus kejahatan agar masyarakat dapat merasa aman dan tenteram.”